Konflik Laut China Selatan, Bisakah China Dipercaya?
China mengakui kedaulatan atas beberapa Laut China Selatan serta dalam tahun-tahun ini sudah membuat pulau bikinan serta memperlebarnya untuk menguatkan klaimnya. Beijing sudah membuat jalan udara, pelabuhan serta sarana militer di sejumlah pulau pulau itu serta memperjelas klaim maritimnya.
Klaim teritorial Beijing dilukiskan pada peta China dengan yang disebutkan "Nine-Dash Line", garis meliuk putus-putus ke bawah yang mencakup beberapa Laut China Selatan.Pada jamannya sebenarnya langkah kalaim satu daerah masih tetap simpel. Pertama dapatkan wilayahnya, tetapkan batas kira-kiranya serta "Declare" informasikan jika daerah itu untuk kepunyaannya. Usai. Jika ada yang complain, ya bicarakan jika tidak ya perang. Hanya itu. Hal semacam itu dilaksanakan oleh Jerman di Papua. Deklare nya simpel. Daerah Papua yang tidak masuk Inggeris serta Belanda jadi Daerah Jerman. Usai. Dalam kaca mata saya, Klaim "nine dash" China itu sebetulnya ya resmi sah saja.
Amerika Serikat (AS) menampik klaim maritim China atas teritori Laut China Selatan (LCS) serta mendakwa Beijing sudah menindas beberapa negara yang mempunyai klaim di teritori itu. Penampikan Amerika atas klaim maritim China itu dikatakan Menteri Luar Negeri Michael Pompeo dalam satu pengakuan."Kami memperjelas; klaim Beijing atas sumber daya terlepas pantai di beberapa Laut China Selatan seutuhnya menyalahi hukum, seperti kampanye penganiayaan untuk mengenda likannya," kata Pompeo, seperti diambil NPR, Selasa (14/7/2020). Amerika Serikat, sudah tanda-tangani UNCLOS tetapi belum meratifikasinya. Sejauh ini sering tergantung pada persetujuan internasional untuk mengakhiri perselisihan teritorial.
Permasalahannya pada 2016, pengadilan internasional di Den Haag putuskan jika klaim China atas kedaulatan di selama "Nine-Dash Line" tidak mempunyai fundamen hukum dalam hukum internasional. Berkaitan ketetapan ini Beijing menampik nya serta menjelaskan pengadilan di Den Hag tidak mempunyai yurisdiksi untuk memutuskannya.
Ketetapan Pengadilan Internasional Den Haag jadi pegangan AS. AS dengan cara eksplisit memberikan dukungan penemuan masalah pengadilan 2016, yang diserahkan oleh Filipina. "RRC tidak mempunyai fakta hukum untuk memaksa kehendaknya dengan cara sepihak pada teritori itu," bunyi pengakuan itu, mengacu pada Republik Rakyat China (RRC). "Beijing memakai gertakan untuk lemahkan hak-hak kedaulatan beberapa negara pantai Asia Tenggara di Laut China Selatan, menggertak mereka keluar dari sumber daya terlepas pantai, memperjelas kekuasaan unilateral, serta mengubah hukum internasional."
Klaim China atas daerah di Laut China Selatan sudah lama jadi sumber perselisihan dengan beberapa negara di Asia seperti Malaysia, Vietnam serta Indonesia. China sempat kirim patroli untuk mengingatkan Malaysia serta Vietnam supaya tidak mendalami minyak serta gas di zone ekonomi privat mereka. China menggunakan impak, gertakan, Uang serta Diplomasi supaya Beberapa negara yang mengakui daerah LCS ingin melepas tuntutannya. Hasilnya? Cukup. Filipina jelas memberikan dukungan China serta justru tidak meluluskan AS untuk menggunakan pangkalan AU nya. Malaysia telah katakan tidak ingin turut rebut-ribut berkaitan LCS. Indonesia jadi Netral serta mengutamakan pentingnya patuhi UNCLOS. Sesaat Vietnam menantang serta Brunai tidak terlihat penolakannya.
China Dapatkah Diinginkan?
China memang punyai sumber dana yang hampir tidak terbatas. Semenjak Presiden Xi Jinping berkuasa tahun 2013, Beijing mengenalkan kebijaksanaan luar negeri baru, khususnya di bagian ekonomi serta investasi. Untuk mengurus dana investasi ke luar negeri, China memberitahukan pembangunan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) serta apakah yang disebutkan prakarsa "One Belt, One Road (OBOR)". OBOR - dikenal juga dengan panggilan Prakarsa Jalan Sutra Baru -- ialah membuat infrastruktur lintas benua memperlebar jaringan dagangnya ke Eropa, Asia Tengah, Asia Selatan serta Asia Tenggara, baik lewat darat atau laut. OBOR ini ialah pembaruan atas Jalan Sutra nya Tiongkok waktu dulu dengan semangat baru, bersama-sama membuat dunia yang semakin sejahtera. Termasuk juga didalamnya slogan Asia untuk masyarakat Asia Dan lain-lain.
Di tahun 2014[1], Xi Jinping menerangkan jika prakarsa baru China ini bukanlah selalu masalah ekonomi serta uang, tetapi didsarkan pada "nilai-nilai bersama-sama". William A Callahan dari London School of Economics menjelaskan, "Dapat diambil kesimpulan, Xi memandang komune regional untuk ekstensi dari negara China, atau minimal untuk sisi dari nilai-nilai peradaban Tiongkok," tuturnya. "Jadi, ide, nilai-nilai bersama-sama Xi direncanakan untuk membuat pengaruhnya di teritori serta pada tatanan dunia".Dengan pertolongan OBOR, Beijing berupaya memperlebar pengaruhnya bukan hanya dengan cara ekonomi, tetapi dengan cara politis serta ideologis.
.jpg)
